Berita

Ajang lomba tarik suara PUPR IDOL 2016 secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang juga menjabat sebagai Ketua Baporseni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rido Matari Ichwan hari ini (23/11), mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Ruang Serbaguna Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jakarta. Dalam pembukaannya, Rido mengatakan kegiatan lomba menyanyi PUPR IDOL ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam memperingati Hari Bakti PUPR yang diperingati pada tanggal 3 Desember nanti. “Hari Bakti PUPR merupakan suatu momen untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan Sapta Taruna yang senantiasa mengabdi kepada Indonesia, khsusunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” tutur Rido. Rido menjelaskan, PUPR UDOL 2016 ini merupakan bagian dari upaya Baporseni untuk menjadi wadah penyaluran minat dan bakat pegawai Kementerian PUPR dalam  bakat tarik suara, sekaligus sebagai ajang silahturahmi dengan sesame warga Kementerian PUPR. “Bersamaan dengan diadakannya PUPR IDOL 2016 ini, diadakan pula lomba paduan suara untuk karyawan Kementerian PUPR yang nantinya pemenang dari lomba paduan suara tersebut akan dibina dan tampil pada acara-acara penting di Kementerian PUPR,” jelas Rido. Usai membuka acara, Rido Matari didaulat untuk menyumbangkan suara emasnya dengan membawakan sebuah lagu bersama Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat PUPR, Lana Winayanti dan Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana.   Babak penyisihan berlangsung 2 hari yakni hari ini dan besok Kamis. Tahun ini melombakan 2 jenis lagu yakni Dangdut dan Pop dengan menghadirkan Dewan Juri yang berkompeten dibidangnya yaitu dari kalangan artis ternama yakni Yana Yulio, Dea Mirella dan Sarwana. (INI/InfoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut serta dalam Pameran Indonesia Infrastructure Week 2016 yang berlangsung pada 9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Pada pameran infrastruktur terbesar, BPIW Kementerian PUPR menampilkan beberapa produk unggulannya, antara lain panel konsepsi pengembangan infrastruktur di Indonesia yang terkelompokan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2015-2019 dan beberapa contoh pengembangan WPS dan pengembangan kawasan. Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, hadirnya BPIW dalam pameran tersebut agar produk-produk BPIW dapat semakin tersosialisasi dan diketahui publik. "Dengan tersosialisasi secara baik mengenai perencanaan-perencanaan pengembangan infrastruktur dan wilayah, diharapkan para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dapat semakin mempersiapkan diri demi terwujudnya perencanaan-perencanaan pengembangan infrastruktur di wilayahnya," terang Rido didampingi Sekretaris BPIW, Dadang Rukmana saat memantau langsung booth BPIW dalam Indonesia Infrastructure Week 2016, akhir pekan lalu.  Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo membuka secara resmi event Indonesia Infrastructure Week 2016 tersebut. Dalam laporannya, ‎Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani mengungkapkan, Kadin Indonesia bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginisiasi terselenggaranya pameran sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Menurut Rosan, saat ini pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Ia menerangkan, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam negeri mencapai Rp 5.500 triliun, adapun dana yang dapat dipenuhi melalui APBN, APBD dan BUMN sekitar sepertiganya. “Dengan begitu, peran investor dalam dan luar negeri memang diperlukan adanya,” terang Rosan. Hadirnya pameran ini, lanjutnya, salah satunya diharapkan akan menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di sektor infrastruktur untuk mengejar target pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.   Dia menuturkan, event Indonesia Infrastructure Week 2016 yang mengangkat tema Bring Together Indonesia's Infrastructure Markets ini diikuti sekitar 600 exibitor dari 34 negara, 1.600 delegasi, 2.000 pembicara dan 22 ribu pengunjung yang mendaftar secara online. (ris/ini/indi/infoBPIW)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan bekerjasama dengan Direktur Perencanaan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan dan Pra Detailed Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Keruak – Praya, Lombok, beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW Kementerian PUPR, Sanusi Sitorus mengatakan, pelaksana utama pengembangan KPPN Keruak - Praya  adalah pemerintah daerah dan desa, sehingga diperlukan kemauan keras dan inovasi dari pemerintah daerah. Sanusi berharap, pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Timur diharapkan lebih aktif menyampaikan masukan dalam finalisasi masterplan dan pra DED pengembangan KPPN Praya.  “Kegiatan ini sebagai pertemuan final. Kemudian hasil dari pertemuan ini akan kami bawa ke pusat untuk dikoordinasikan antar kementerian/lembaga terkait,” terangnya. Menurutnya, konsep yang diusung dalam masterplan KPPN Praya adalah untuk meningkatkan nilai jual dari potensi yang ada. Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Akhmad Dewanto menerangkan, Lombok Timur merupakan kawasan indikator dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “Dapat dikatakan keberadaan Lombok Timur itu mewarnai Provinsi NTB,” terangnya. Saat ini, lanjutnya, dana yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur kondisinya terbatas. Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh elemen di Kabupaten Lombok Timur mendukung dan berperan aktif dalam rangka pengembangan KPPN Keruak - Praya.   Dalam FGD ini dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Unit Pertanian Keruak, Kepala Desa Senyiur, Kepala Desa Ketapang Raya, Kepala Desa Paremas, Sekretaris Desa Tanjung Luar, Kepala Desa Selebung Ketangga serta Perwakilan Kabupaten Lombok Timur.(devi/infoBPIW)

Guna meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Kementerian PUPR melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2016. Dari empat kota yang menjadi tempat pelaksanaan Pa Konreg, maka Kota Medan merupakan kota pertama digelarnya Pra Konreg yang dimulai pada 4 dan 5 Februari 2015. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Ir. Danis H. Sumadilaga, M. Eng. Sc., berharap, pada tahap awal Pra Konreg tersebut dapat teridentifikasi isu strategis sebagai bahan masukan Konreg yang direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Maret mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc. yang membuka kegiatan Pra Konreg untuk wilayah Sumatera di Kota Medan, Kamis (4/2). Menurutnya forum ini dapat digunakan untuk mensinkronkan, mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) tahun 2017. Sinkronisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.  “Saya juga berharap bahwa melalui kegiatan Pra Konreg antar Direktorat Jenderal harus ada koordinasi dan harus terjalin secara terus-menerus. Koordinasi tentunya juga harus dilakukan di daerah agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dan tepat sasaran” tegas Danis. Pulau Sumatera sebagai wilayah yang terletak di Bagian Barat Indonesia merupakan wilayah strategis yaitu sebagai pintu gerbang perdagangan Internasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan Pra Konreg ini, perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dapat mendukung potensi wilayah tersebut. Saat memberikan arahan didepan ratusan peserta Pra Konreg, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan fungsi strategis dari kepentingan nasional, provinsi dan juga daerah, membutuhkan sinergi satu sama lain, termasuk dengan lintas sektor diluar PUPR seperti kereta api, pelabuhan dan Bandara sebagai pusat kegiatan strategis. Sehingga pembangunan infrastruktur PUPR mampu menghasilkan impact dan outcome terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, mendukung kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air serta mengurangi disparitas antar wilayah. “Dari 35 WPS, terdapat 6 WPS di pulau Sumatera. Didalamnya terdapat sektor prioritas yang harus kita dukung seperti sektor pariwisata salah satunya kawasan Danau Toba, Kawasan Mandeh, dan Belitung serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sei mangke. Kemudian, dalam membangun tentunya tidak bisa orientasi kedalam kawasan saja. Orientasi kita perlu juga melihat keluar yaitu antar kawasan,” tutur Hermanto. Selain itu, dalam menghadapi era MEA menurutnya Indonesia harus meningkatkan daya saing dengan negara lain terutama dengan negara-negara di ASEAN. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Apalagi kata Dardak, Presiden memfokuskan pada bidang pariwisata. Dikatakannya Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dari aspek sumber daya alam dan budaya. Namun untuk pelayanan infrastruktur Indonesia berada pada nomor 34. “Kondisi ini perlu dijadikan tantangan bagi kita, untuk mendongkrak daya saing infrastruktur kita yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Dalam laporan kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR Harris H. Batubara menjelaskan kegiatan ini merupakan acara yang pertama, yang nantinya akan dilanjutkan di tiga kota lainnya yakni  Yogyakarta, Makassar, dan Bali. Dikatakannya juga bahwa dalam kegiatan ini dilakukan diskusi dalam desk propinsi yang melibatkan Satminkal terkait.   Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR yakni Sekretaris Jenderal, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, dan BPIW. Sedangkan peserta dari daerah yakni Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi. “Jumlah peserta yang hadir mencapai kurang lebih 541 orang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu termasuk panitia lokal sehingga Pra Konreg ini bisa berlangsung,” tukasnya. Selain acara pembukaan, di hari pertama Pra Konreg ini, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan mekanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di Provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017 untuk memenuhi Rencana Strategis (Renstra) 2017. Pada hari kedua yang digelar besok, dilakukan finalisasi diskusi pembahasan akivitas 2017 dan penandatangan form kesepakatan dan pelaporan hasil Desk kemudian penutupan oleh koordinator Desk. (Adn)